Jakarta, (titikfocus) – Pimpinan Pusat (PP) Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) kritisi pengawasan Pemerintah terhadap penyaluran maupun penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lantaran maraknya dugaan penyalahgunaan bantuan tersebut oleh oknum tertentu.
“Menurut saya, korupsi dana pendidikan marak terjadi dibeberapa wilayah, sepengetahuan saya mas, saya dan beberapa rekan di pimpinan pusat lagi on progress menyiapkan tim pencari fakta. Saya secara pribadi sudah geram melihat persoalan ini mas, bukan kenapa-kenapa atau sok ikut campur, tapi berusaha menjadi pelajar yang utuh, karena ini miris dan menyangkut perihal nasib pendidikan Indonesia kedepan,” kata Khoyrul Anwar, selaku Ketua Kaderisasi PP IPNU, saat dikonfirmasi redaksi titikfocus.com melalui pesan WhatsApp pribadinya, Minggu (28/06/2020).
Lanjutnya, Anwar meminta dalam hal tersebut Pemerintah tidak boleh acuh. Sebab, hal itu dapat menjadi tolak ukur integritas suatu instansi Pemerintah.
“Lagi-lagi pemerintah terkait tidak boleh acuh, apalagi ada sesuatu dibelakang. Harus tegas supaya integritas dinas terkait juga naik. Selain pengawasan dan pelaporan yang ketat pemerintah harus menggandeng juga dari kelompok atau komunitas diluar pemerintahan, untuk ikut mengawasi dan kalau perlu ikut audit terkait BOS ini. Setidaknya untuk pembanding pelaporan dan transparansi dari instansi terkait itu memang konkret, sehingga nantinya dapat terserap dengan tepat sasaran,” terang dia.
Dirinya berharap dana BOS dapat tersalurkan dengan baik dan benar. Mengingat bantuan tersebut sangat penting bagi nasib dunia pendidikan di Indonesia.
“Apalagi Anggaran 2020 ini, sudah berapa persen penyaluran dari keseluruhan anggaran dana BOS. Kita perlu cermat, cerdas dan jeli bersama. Yang pasti amanah harus betul-betul diemban dan dilaksanakan dengan baik dan benar, apalagi ini terkait masalah penting yang memang harus diperjuangkan,” pungkasnya. (red/cr).
