Kota Metro, (titikfocus) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Metro masih menunggu hasil audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Lampung, untuk menetapkan tersangka kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Tahun Anggaran 2020.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Metro, Virginia Hariztavianne melalui Kasi Intel, Debi Resta Yudha mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi untuk melengkapi data-data yang diminta oleh BPKP Lampung.
“Untuk kasus ini tidak kita diamkan. Tetap kita tindaklanjut dan proses juga tetap berjalan,” kata dia, Senin (18/04).
Dia menambahkan, untuk estimasi kerugian negara yang diakibatkan kasus Tipikor DLH belum selesai dan akan diselesaikan secepatnya.
“Sampai saat ini estimasi kerugian negara belum bisa diketahui karena memang penghitungan belum selesai. BPKP masih minta data-data untuk melengkapi berkas tersebut,” tambahnya.
Dia menjelaskan, pada tahap ini juga pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi dari OPD lain yang ada kaitannya pada kasus Tipikor DLH Metro.
“Awalnya itu 20, nah sekarang ini menjadi 25 saksi. Itu dari pihak ketiga, ASN di DLH dan Dinas lain yang ada keterkaitannya. Ada OPD lain yang berkaitan dengan itu,” ujarnya.
Pihaknya juga belum bisa menargetkan akan merampungkan kasus ini. Karena memang masih menunggu dari BPKP.
“Ini masih proses dan menunggu BPKP, kalau kerugian negara sudah muncul nanti kita akan sampaikan kembali. Lebih intinya masih menunggu penghitungan BPKP,” ungkapnya. (red).
