Lampung, Kota Metro, (titikfocus) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Metro melayangkan kritik keras terhadap inkonsistensi Pemerintah Kota Metro dalam mengelola kebijakan daerah. GMNI menilai Wali Kota Metro terjebak dalam dilema tekanan yang justru mengorbankan kepentingan pembangunan bagi masyarakat luas.
Ketua DPC GMNI Kota Metro, Duwi Ari Yanto, menegaskan bahwa fungsi dan wewenang Walikota adalah untuk melayani seluruh warga Metro, bukan hanya tunduk pada tuntutan sektoral. Menurutnya, kebijakan yang dipaksakan tanpa analisa manfaat hanya akan merusak tatanan daerah.
“Kebijakan itu harus tegak lurus dengan undang-undang dan hasil analisa manfaat yang jelas. Walikota jangan hanya berdalih karena tekanan sektoral lalu mengabaikan rasionalitas anggaran,” tegas Dwi dalam keterangannya, Selasa (10/02).
Duwi menyoroti secara tajam pengelolaan belanja tidak produktif kini menjadi beban berat bagi APBD Kota Metro. Ia menegaskan bahwa fokus GMNI bukan pada urusan sekelompok masyarakat, melainkan pada ketimpangan prioritas daerah yang saat ini terjadi.
“Poin utamanya adalah keselarasan kebutuhan daerah. Jika APBD terus-terusan terbebani oleh belanja yang tidak produktif, maka pembangunan di Metro tidak akan pernah maksimal. Infrastruktur terbengkalai, rakyat banyak yang akhirnya dirugikan,” lanjutnya.
Bagi GMNI, membiarkan anggaran tersedot untuk pos yang tidak efisien adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat Kota Metro untuk mendapatkan fasilitas umum yang lebih baik.
“Yang kami suarakan adalah nasib rakyat Metro secara luas. Jangan sampai kebutuhan ratusan ribu warga dikalahkan hanya untuk mengakomodir sekelompok masyarakat karena alasan tekanan keadilan. Walikota harus punya keberanian untuk berpihak pada kepentingan publik yang lebih besar,” tambah Duwi Ari Yanto.
Menutup pernyataannya, DPC GMNI Kota Metro mendesak agar Walikota Metro kembali pada mandat kepemimpinan yang berintegritas. GMNI memastikan akan terus mengawal agar APBD digunakan secara efisien demi kemajuan kota metro, bukan habis untuk urusan birokrasi yang membelenggu pembangunan. (rls).
