Lampung, Kota Metro, (titikfocus) — Penggunaan anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Metro, diduga bermasalah.
Ketua Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) Hermansyah TR mengatakan, ada permainan dalam proses penggunaan anggaran pengadaan ATK DPUTR yang bersumber dari APBD Kota Metro.
“Ini informasi dari orang dalam (DPUTR). Ada indikasi kerjasama saling menguntungkan dalam pembelian ATK. Diduga pejabat pengadaannya hanya beli beberapa ATK saja, agar dinas dapat keuntungan besar dari sisa pembelian. Pihak toko juga diduga dapat fee dari hasil kongkalikong itu,” kata Hermansyah, Senin (21/08).
Dia juga menyebut, penyedia ATK tersebut masih ada hubungan kerabat dengan salah satu pejabat di DPUTR Kota Metro.
“Pengadaan pembelian ATK ditangani bendahara proyek berkerja sama dengan toko. Pemilik toko penyedia ATK itu diduga masih keluarga dekat salah satu kabid di Dinas PUTR,” ungkapnya.
Bahkan, lanjut dia, pengadaan berkas dan materai untuk kontrak pengerjaan proyek pihak ketiga (rekanan ataun pemborong) yang seharusnya dibebankan pada anggaran ATK, faktanya justru dibebankan kepada pihak ketiga yang menerima proyek.
“Dugaan ini sudah kami laporkan juga ke Kejaksaan Negeri Metro. Jika dibutuhkan, orang dalam yang memberi informasi ini siap bertanggung jawab dan menjadi saksi,” tegasnya. (red).
